Aidil Chandra Salim: RI Bantu Tingkatkan Kapasitas SDM Negara Palestina

Direktur Timur Tengah Departemen Luar Negeri (Deplu) RI, Drs. Aidil Chandra Salim, M.Com., mengatakan Pemerintah RI akan terus berupaya membantu meningkatkan kapasitas SDM Palestina. Hal itu dilakukan dalam rangka mengupayakan pembentukan negara merdeka, berdaulat, dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

“Sedari awal, Pemerintah RI mendukung negara Palestina. Selain melalui pernyataan dukungan pernyataan secara resmi, tapi juga melalui dukungan yang komplit dengan capacity building,” kata Aidil dalam studium general Seminar Internasional “Perkembangan Aktual Politik Timur Tengah”, Senin (8/6) di Sekolah Pascasarjana UGM.

Disebutkan bahwa dukungan politik sebelumnya telah diberikan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kepada Israel. Meski demikian, ia meyakini tetap sangat sulit untuk menempuh jalur damai dalam hubungan Israel dan Palestina.

“Meski nantinya pemerintah baru Israel di bawah Benjamin Netanyahu memiliki keinginan untuk menempuh jalur damai, namun tetap mendapat penolakan keras dari politik dalam negeri Israel sendiri,” jelasnya.

Aidil juga tidak yakin negara Mesir yang diharapakan Obama untuk menjadi penengah perdamaian di kawasan Timur Tengah mampu menjadi penghubung dua negara yang bertikai di kawasan Arab.

Pemerintah RI, tambahnya, akan terus mendorong proses dialog dengan melibatkan semua pihak. Meskipun perundingan merupakan langkah penting untuk menuju proses damai, imbuh Aidil, dirinya tetap menyarankan agar bangsa Palestina dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dukungan internasional, baik dari dunia Arab, dunia Islam, maupun dunia ketiga, dalam perjuangan bersenjata dan diplomasi untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaannya.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes RI untuk Suriah, Muzammil Basyuni, menjelaskan bahwa Suriah dan negara-negara Arab pada umumnya tidak akan mengubah sikap dalam memaknai perdamaian dan dalam berhadapan dengan Israel. Suriah juga tidak akan menolerir realitas sebuah negara yang dibentuk atas dasar penjajajan dan terjadinya pembunuhan penduduk asli Palestina yang masih terus berlanjut hingga saat ini.

“Suriah berpendapat jika Israel tidak mengubah sikap, persepsi, dan pola pikir serta kebijakan terhadap negara-negara di kawasan ini, maka akan sulit untuk mewujudkan penyelesaian politik dan mewujudkan perdamaian dan akan dapat menimbulkan permasalahan baru yang lebih pelik dan berisiko,” jelasnya.

Sumber :  www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=2089