Tin Mulyawati, Biji Sempoa Dapat Mengatasi Sulinya Kimia
Prihatin terhadap nilai kimia para siswanya yang di bawah standar akibat kurang aktif belejar, Tin Mulyawati merancang metode baru belajar kimia berupa ‘Pengisian Konfigurasi Elektron Menggunakan Biji Sempoa’. Hasilnya, 99 persen siswa lebih aktif belajar.
Awalnya, Tin Mulyawati, SPd merasakan bahwa besar kemungkinan para siswa tersebut menganggap kimia adalah pelajaran yang sulit dan membosankan. Tin menambahkan, kebetulan materi pelajaran kimia di semester satu kelas X yang diasuhnya itu banyak berupa teori dan abstrak. Materi tentang struktur atom, misalnya.
Alhasil, konsep pembelajarannya terkesan monoton. “Siswa sulit membayangkan bagaimana itu atom dan hal itu menyebabkan siswa tidak dapat menyerap pelajaran secara maksimal,” kata guru pelajaran kimia di SMA Negeri 25, Bandung, ini.
Mulailah, Tin membuat suatu bagan ‘Konfigurasi Elektron Menggunakan Biji Sempoa’, yaitu sebuah alat peraga berupa diagram mnemonik Moeller yang menggunakan biji sempoa.
Pada diagram itu, Tin menganalogikan biji-biji sempoa sebagai elektron. Konfigurasi biji sempoa atau elektron tersebut ditentukan oleh jumlah elektron itu sendiri, yang bergerak mengelilingi inti pada lintasan sesuai tingkat energinya.
“Hasilnya, pada saat pelajaran berlangsung 99 persen siswa aktif berinteraksi baik dengan guru atau dengan sesama siswa lainnya,” ujar Tin. “Padahal sebelumnya, dari 8 kelas rata-rata hanya 17 persen siswa yang aktif mengikuti pelajaran kimia ini,” tandas Tin.
Di mata para siswa, metode tersebut pun diakui sangat membawa perubahan. Ganjar, siswa Kelas X C SMA Negeri 25, Bandung, misalnya, mengaku bahwa konsep belajar praktik tersebut ternyata lebih mudah dimengerti daripada membaca atau menghafalnya dalam bentuk teori. “Apalagi alat peraga ini bisa dibawa ke mana-mana,” kata Ganjar.
Pendapat senada dilontarkan oleh Lira Mayora, siswi Kelas X-A di sekolah yang sama. “Kita tidak merasa bosan dan malas, karena cara ini terus membuat kita selalu aktif dan komunikatif,” kata Lira.
Penghargaan CSF 2007
Lahir di Bandung, 26 November 1968, Tin Mulyawati, SPd merupakan anak ke-10 dari 11 bersaudara. Meskipun mengakui Matematika adalah pelajaran yang paling disukainya, Tin justru memilih jurusan kimia saat dirinya mengenyam pendidikan tinggi di Diploma III Kimia ITB, Bandung. Tin memperoleh jurusan tersebut melalui jalur PMDK III dan lulus pada 1990.
Lulusan SMA Negeri 14 Bandung ini lalu melanjutkan studinya di Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA Kimia, Universitas Terbuka. Hanya empat tahun. yaitu pada 1994, Tin lulus dan meraih gelar sarjananya.
Berpredikat sebagai pegawai negeri sipil (PNS), Tin mengajar di SMA Negeri 25 Bandung. Saat ini, selain di SMAN 25 Bandung, ibu berputra dua ini juga mengajar kimia di SMA Taruna Bakti sebagai guru lab kimia, tutor kimia di lembaga bimbingan belajar SSC Bandung, serta staf pengajar kimia di SMA unggulan Alfa Centauri Bandung.
Demi menunjang profesinya sebagai guru, Tin banyak mengikuti berbagai pelatihan, mulai Sanggar Pemantapan Kerja Guru (SPKG), Pemantapan Kerja Guru (PKG), Musyawarah Kerja Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kimia, kaizen kimia, serta seminar-seminar, lokakarya ataupun workshop berkaitan dengan peningkatan profesionalismenya.
Sampai akhirnya, pada 2007 Tin mengajukan proposal hasil rancangannya berjudul “Pengisian Konfigurasi Elektron Menggunakan Biji Sempoa” ke Yayasan Hope Indonesia. Pengajuan tersebut adalah untuk mengikuti pemilihan aktivitas terbaik para guru melalui program ‘Citi Success Program (CSF) 2007′. Hasilnya, Tin terpilih sebagai guru dengan aktivitas terbaik dari CSF 2007.
“Selain memudahkan siswa memahami cara pengisian konfigurasi elektron, alat peraga ini terbukti mampu meningkatkan interaksi antarsiswa dengan guru sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan menyenangkan,” kata Tin. “Bagi sekolah, program ini semoga bisa bermanfaat sebagai inventarisasi baru alat-alat peraga IPA yang berguna bagi siswa-siswi lain tentunya,” tambahnya.
Aidil Chandra Salim: RI Bantu Tingkatkan Kapasitas SDM Negara Palestina
Direktur Timur Tengah Departemen Luar Negeri (Deplu) RI, Drs. Aidil Chandra Salim, M.Com., mengatakan Pemerintah RI akan terus berupaya membantu meningkatkan kapasitas SDM Palestina. Hal itu dilakukan dalam rangka mengupayakan pembentukan negara merdeka, berdaulat, dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah.
“Sedari awal, Pemerintah RI mendukung negara Palestina. Selain melalui pernyataan dukungan pernyataan secara resmi, tapi juga melalui dukungan yang komplit dengan capacity building,” kata Aidil dalam studium general Seminar Internasional “Perkembangan Aktual Politik Timur Tengah”, Senin (8/6) di Sekolah Pascasarjana UGM.
Disebutkan bahwa dukungan politik sebelumnya telah diberikan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kepada Israel. Meski demikian, ia meyakini tetap sangat sulit untuk menempuh jalur damai dalam hubungan Israel dan Palestina.
“Meski nantinya pemerintah baru Israel di bawah Benjamin Netanyahu memiliki keinginan untuk menempuh jalur damai, namun tetap mendapat penolakan keras dari politik dalam negeri Israel sendiri,” jelasnya.
Aidil juga tidak yakin negara Mesir yang diharapakan Obama untuk menjadi penengah perdamaian di kawasan Timur Tengah mampu menjadi penghubung dua negara yang bertikai di kawasan Arab.
Pemerintah RI, tambahnya, akan terus mendorong proses dialog dengan melibatkan semua pihak. Meskipun perundingan merupakan langkah penting untuk menuju proses damai, imbuh Aidil, dirinya tetap menyarankan agar bangsa Palestina dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dukungan internasional, baik dari dunia Arab, dunia Islam, maupun dunia ketiga, dalam perjuangan bersenjata dan diplomasi untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaannya.
Dalam kesempatan tersebut, Dubes RI untuk Suriah, Muzammil Basyuni, menjelaskan bahwa Suriah dan negara-negara Arab pada umumnya tidak akan mengubah sikap dalam memaknai perdamaian dan dalam berhadapan dengan Israel. Suriah juga tidak akan menolerir realitas sebuah negara yang dibentuk atas dasar penjajajan dan terjadinya pembunuhan penduduk asli Palestina yang masih terus berlanjut hingga saat ini.
“Suriah berpendapat jika Israel tidak mengubah sikap, persepsi, dan pola pikir serta kebijakan terhadap negara-negara di kawasan ini, maka akan sulit untuk mewujudkan penyelesaian politik dan mewujudkan perdamaian dan akan dapat menimbulkan permasalahan baru yang lebih pelik dan berisiko,” jelasnya.
Sumber : www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=2089
Prof. Dr. Jumhan Pida, M.Pd., Purna Tugas
Semangat “Ever Onward Never Retreat” sebagai pemacu prestasi olahraga semakin luntur. Pergolakan politik lebih menonjol mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Kebijakan politik berpengaruh pula pada perkembangan bidang olahraga yang berakibat pada keterbengkelaian pembinaan prestasi. Sebaiknya Indonesia menyadari perlu pasang kuda-kuda untuk perencanaan yang lebih mutakhir dengan pendekatan ilmiah agar olahraga dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Demikian disampaikan Prof. Dr. Jumhan Pida, M.Pd., dalam orasi ilmiah Purna Tugas Guru Besar yang berjudul Missing Link dalam Pembinaan Olahraga di Indonesia di Ruang Sidang Utama pada (14/5) siang. Dalam pidato pelepasannya ini, Jumhan Pida menjelaskan, Indonesia masih memfokuskan perhatian pada atlet-atlet yang sudah berprestasi tinggi yang kemudian dibina untuk selalu dijagokan pada kejuaraan yang bertaraf internasional. Indonesia kurang memberikan kesempatan pada atlet junior untuk mencoba prestasinya, agar dapat menggantikan atlet senior yang tentu akan mengalami kemunduran di kemudian hari. Lebih parah lagi masalah pembibitan, apalagi pemanduan bakat kurang menjadi perhatian dan tidak dijadikan sebagai salah satu kebijakan politik untuk mewawas masa depan. Tidak diingat bahwa adanya atlet elite itu tidak mungkin muncul begitu saja. Hal itu merupakan hasil dari suatu rangkaian proses panjang, usaha dan pengorbanan dilakkan baik secara individu maupun bersama kelompok, bersama keluarga mungkin bersama lembaga perkumpulan, sekolah dan lain sebagainya. Tentu saja, dana, waktu, sarana, prasarana, beserta kendala-kendala yang dihadapi merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menjadikan seseorang ke tingkat atlet berprestasi, bahkan ke tingkat atlet elite, tambahnya. Sementara Prof. Dr. Gunawan, M.Pd. dengan judul Dunia, Indonesia, dan UNY Menyiratkan Keniscayaan Berkembangnya Peran Guru Sebagai Manajer Pembelajaran. Menurutnya, ICT yang sedemikian maju memberikan peluang yang luar biasa bagi manusia untuk melakukan dan mengakselerasi proses belajarnya, baik belajar sendiri maupun melalui berbagai institusi atau unit belajar yang mengorganisasikan objek belajar, subjek belajar, proses belajar, serta sarana dan prasarana belajar dalam format yang disebut kurikulum pembelajaran. Salah satu perubahan yang paling mendasar, sebagaimana dinyatakan Gunawan, adalah perubahan fungsi guru yang semula utamanya menjadi penyedia pengetahuan dan yang kemudian akan bergeser utamanya menjadi fasilitator pembelajaran yang harus me-manage sumber belajar yang terseda secara luar biasa banyaknya di internet dengan karakteristik pertumbuhan dari detik ke detik secara luar biasa pula. Dilihat dari kenyataan penggunaan e-learning yang ada di UNY, baik yang berbasis moodle mapun yang buatan anak negeri, masih menampakkan (asumtif) porsi penggunaan IBTL Internet based teaching process) yang masih cukup rendah, walaupun memang ada indikasi hal tersebut bergerak ke arah pertumbuhan. Penggunaan moodle dan e-learning buatan sendiri perlu dievaluasi untuk kemudian dipacu mencapai pertumbuhan yang signifikan.(Natsir & Dhian)
Sumber : www.uny.ac.id/data.php?m=951da6b7179a4f697cc89d36acf74e52&i=1&k=5938
Dosen Unpad, Dian Ekawati, Terima Beasiswa Pendidikan S-3 dari Presiden RI
Dosen jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra (Fasa) Unpad, Dian Ekawati, menjadi wakil dosen yang menerima secara simbolis beasiswa pendidikan S-3 ke luar negeri oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Beasiswa yang merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Ditjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) ini diserahkan Presiden SBY saat memperingati puncak Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Selasa (26/05) di Sasana Budaya Ganesha, Bandung.
“Saat itu surat keputusan penerimaan beasiswa diberikan secara simbolis kepada saya dan seorang teman dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Kami mewakili teman-teman sesama penerima beasiswa Dikti dari seluruh Indonesia,” tulis Dian dalam surat elektronik yang dikirimkan beberapa waktu lalu.
Wanita kelahiran Bandung, 15 Februari ini mengaku senang dan berterima kasih atas terpilihnya ia sebagai perwakilan penerima beasiswa oleh orang nomor satu di Indonesia itu. Tampilnya Dian sebagai penerima beasiswa itu membawa dirinya diminta menjadi nara sumber dalam sebuah program dialog mengenai kiat mendapatkan beasiswa di Televisi Republik Indonesia (TVRI) Jawa Barat – Banten. “Talkshow langsung di TV menyenangkan juga. Mungkin karena presenter-nya pun teman saya sendiri, jadi saya bisa sangat rileks. 30 menit terasa sangat sebentar,” katanya.
Dian merupakan satu dari ratusan dosen yang memperoleh beasiswa pendidikan S-3 ke luar negeri dari Ditjen Dikti. Menurut rencana, wanita yang telah menyukai bahasa Jerman sejak duduk di bangku kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA) ini akan memulai perkuliahan pendidikan doktoralnya pada September mendatang.
Bagi Dian, bahasa Jerman telah menjadi bahasa yang dicintainya sebagaimana dirinya mencintai bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Awal ketertarikan Dian pada Jerman hanya karena keinginannya mengunjungi Museum Coklat di kota Cologne. Keinginan tersebut akhirnya membawa Dian menekuni dunia linguistik Jerman hingga sampai saat ini sering memenuhi panggilan sebagai pembicara dalam seminar dan workshop.
Dian meyakini bahwa kunci membuka dunia adalah dengan menguasai bahasa. Dengan mempelajari bahasa apapun, lanjut Dian, seseorang sedang mempelajari dunia. Menurutnya, melalui bahasa seseorang dapat mempelajari semua yang berhubungan dengan negara pemilik bahasa tersebut. “Lewat bahasa kita bisa mempelajari apapun, mulai dari budayanya, konsep hidup, teknologinya, cara berpikirnya, dunianya. Kita bisa ambil yang bagusnya, kenapa tidak?” ujarnya.
Dengan mempelajari bahasa asing pula, ujar Dian, seseorang menjadi lebih memahami tanah airnya. “Untuk saya pribadi, saya jadi lebih mengenal diri saya, bahasa, dan bangsa saya sendiri. Kebetulan ketika saya menempuh pendidikan S-2 di Jerman dulu, saya juga mengajar bahasa Indonesia di Universitas Bayreuth, tempat saya kuliah,” tambah Dian.
Meski rasa cintanya begitu besar pada bahasa Jerman, namun menurut Dian, tetap saja harus ditekuni dengan baik. Hasil dari kecintaan dan ketekunannya itu, Dian pernah diundang secara khusus untuk menjadi penerjemah pejabat penting di Jerman. Awal Mei lalu, penyuka dunia fotografi ini diminta untuk menjadi penerjemah Heidrun Tempel, Utusan Khusus Kementrian Luar Negeri Jerman di Berlin dalam sebuah acara pembukaan dan diskusi tentang Islam di Jerman. Pada saat yang sama, Dian juga diminta menjadi penerjemah Direktur Goethe Institut Indonesia dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
Dari situlah, kata Dian, Direktur Goethe Institut langsung menawari dirinya ikut dalam salah satu proyek terjemahan dan mengikuti kursus menjadi interpreter profesional di Heidelberg atas biaya Goethe Institut. “Saat akhir diskusi, Frau Tempel mengundang saya ke Berlin untuk menemuinya dan menjadi penerjemah dalam acara yang sama di Berlin. Dia meminta saya menerjemahkan semua perkataannya itu agar publik mengetahuinya. Ini momen luar biasa,” sahut Dian bangga.
Penerjemah buku-buku bahasa Jerman ini berpesan bahwa untuk menguasai bahasa asing, seseorang harus lebih dulu menyukai bahasa itu dan coba untuk mendalaminya. “Jangan setengah-setengah,” kata Dian sambil menegaskan bahwa dirinya hingga saat ini masih terus belajar.
Sumber : www.unpad.ac.id/berita/dosen-unpad-dian-ekawati-terima-beasiswa-pendidikan-s-3-dari-presiden-ri/
Hendrie Adji Kusworo: Pembangunan Pariwisata Jangan Hanya Berorientasi pada Target Ekonomi
Sampai saat ini, isu utama dalam pembangunan pariwisata Indonesia masih berkutat pada perumusan kebijakan untuk menjadi tuan rumah yang baik dan bukan menjadi wisatawan yang baik. Dengan kata lain, bangsa ini masih menggunakan paradigma pembangunan pariwisata konvensional yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan cenderung menempatkan masyarakat hanya sebagai bagian dari proses penyediaan produk pariwisata. Padahal, masyarakat merupakan pihak yang semestinya difasilitasi untuk memperoleh pengalaman berwisata.
“Sesungguhnya, masyarakat juga berhak untuk mendapatkan fasilitas serta layanan berwisata untuk memperoleh pengalaman berwisata,” tutur Drs. Hendrie Adji Kusworo, M.Sc., Kamis (28/5), di Gedung Masri Singarimbun, Magister Studi Kebijakan UGM.
Pola pikir dan aktivitas pembangunan pariwisata Indonesia hanya memberikan perhatian pada target ekonomistik. Kesejahteraan dipandang akan secara otomatis tercipta apabila target tersebut tercapai. “Selama ini, pariwisata selalu dipandang sebagai cara untuk memperoleh pemasukan, sementara kesejahteraan dinomorduakan. Semuanya diukur dengan uang dan kesejahteraan dianggap belum begitu penting. Semestinya pariwisata ditempatkan sebagai fenomena kemanusiaan, bukan hanya target ekonomi semata,” tandas Hendrie.
Dalam seminar bertajuk “Pariwisata untuk Kesejahteraan” Hendri mengatakan bahwa pembangunan pariwisata yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan nonekonomi dalam paradigma manusia-pasar-pariwisata merupakan agenda strategis pembangunan pariwisata nasional di masa mendatang. Agenda-agenda nonekonomi seharusnya mendapatkan perhatian serius di dalam pengembangan pariwisata nasional. Dengan begitu, aspek nonekonomi justru akan ikut meningkatkan nilai ekonomi dan sebaliknya. Peran masyarakat tidak lagi dilihat sebagai bagian dari operasi kekuasaan pencapaian target perolehan devisa, tetapi merupakan keharusan dalam mekanisme yang didasarkan pada prinsip-prinsip partnership, kolaborasi, dan demokrasi untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang diperluas.
“Bagaimanapun, tujuan penyelenggaraan pariwisata nasional adalah kesejahteraan masyarakat, maka memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pengalaman berwisata juga merupakan sebuah kebutuhan,” kata staf pengajar Jurusan Sosiatri Fisipol UGM ini.
Disampaikan Hendrie, selama ini orientasi utama pembangunan pariwisata adalah pengumpulan devisa karena pada umumnya pariwisata dipahami sebagai paspor pembangunan. Namun, kini orientasi baru pembangunan pariwisata adalah kesejahteraan dalam konteks pembangunan masyarakat. Pada level ini mengintegrasikan aspek ekonomi dan non-ekonomi, menyusun indeks komposit yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata secara komperehesif, dan merumuskan strategi serta implementasi program solutif merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda lagi. (Humas UGM/Ika)
Sumber : www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=2058
Boediono : Regulasi Pejabat Yang Berbisnis Harus Jelas
Boediono, calon wakil presiden dari koalisi Partai Demokrat, selasa malam kemarin menjadi nara sumber dalam acara Obrolan Langsat dengan Tema “Boediono Menjawab”. Beliau menjelaskan adanya irisan antara pengusaha dan pejabat sangat erat. Ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tapi juga di negara maju.
“Yang baik itu pejabat tidak punya bisnis,” kata Boediono saat temu Blogger di Warung Wedangan Wifi, Jalan Langsat 1, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa malam, 26 Mei 2009. “kalau pebisnis terpakasa menjabat, atau sebaliknya berarti harus diikuti dengan penerbitan regulasi yang jelas dan tegas.”
Boediono menjelaskan jika terpilih nantinya akan membuat regulasi yang mengatur bisnis bagi pejabat dan juga sebalinya. Aturan ini akan memberi batasan yang jelas dan tegas.
Boediono juga mengatakan, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan transparan dengan didukung dengan sistem yang juga transparan, hal inilah yang dijelaskan Boediono dalam menjawab pertanyaan salah satu penanya. “Ini untuk menghindari benturan kepentingan pada pejabat yang memiliki bisnis” tegasnya.
Pengukuhan Prof. Sigit Supadmo: Memotong Garis Kemiskinan melalui Pembangunan Irigasi
Sebagaimana negara yang baru merdeka, Indonesia dihadapkan pada banyak persoalan, terutama keamanan dan stabilitas politik, kemiskinan dan kekurangan pangan, serta kehancuran ekonomi. Keadaan tersebut ternyata juga berpengaruh terhadap pembangunan dan pengelolaan irigasi di Indonesia.
Sejak tahun 1945 sampai dengan masa Orde Baru, hanya sedikit sistem irigasi yang dibangun. Sistem irigasi yang dibangun sejak zaman penjajahan Belanda pun banyak yang terlantar begitu saja. Akibat lebih jauhnya, Indonesia masih tetap menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia.
“Dengan mengacu fenomena-fenomena empiris yang muncul, maka pemerintah Orde Baru memfokuskan pembangunan sektor sumber daya air terutama pembangunan irigasi. Adapun maksud tujuan pembangunan ini adalah untuk memotong garis kemiskinan melalui peningkatan produksi pertanian,” kata Prof. Ir. Sigit Supadmo Arif, M.Eng., Ph.D. di Balai Senat UGM, Senin (25/5), saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Di hadapan Sidang Majelis Guru Besar (MGB) UGM, pria kelahiran Semarang, 16 Mei 1952, ini menyampaikan pidato berjudul “Mengembalikan Irigasi untuk Kepentingan Rakyat”.
Dikatakannya bahwa untuk untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Orde Baru menempuh tiga strategi, yakni pembangunan infrastruktur, pemberian insentif pada petani, dan pengembangan institusi, termasuk penyusunan hukum perundangan dan organisasi pengelolaannya. Selain itu, sebagai bagian dari pengembangan institusi, pada tahun 1974 telah diterbitkan Undang-Undang tentang Pengairan sebagai pengganti aturan kolonial AWR 1936 dan menyusul kemudian penetapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Irigasi di tahun 1982.
“Kebenaran pelaksanaan strategi pembangunan tersebut dapat dilihat dari kecepatan pembangunan lahan beririgasi di Indonesia, sampai dengan tahun 1990 telah tercetak lebih dari 4,0 juta ha, yang hampir separuhnya terletak di Pulau Jawa,” katanya.
Meskipun pembangunan irigasi dilakukan berbasis pembangunan infrastruktur, secara normatif masalah pembinaan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, pada 1969 diterbitkan Instruksi Presiden tentang Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan disusul dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan P3A. Dengan demikian, secara legal berakhirlah peran ulu-ulu sebagai pengelola irigasi di aras tersier, juga ulu-ulu golongan tanam, dan digantikan oleh suatu organisasi petani.
Menurut Sigit Supadmo, hampiran yang dipakai dalam pengelolaan irigasi masa Orde Baru ini disebut sebagai manajemen produksi dengan mengedepankan monosentrisitas dan menjadikan pemerintah sebagai pelaksana manajemen irigasi di semua aras dan menentukan tujuan manajemen.
“Dengan demikian, manajemen irigasi secara keseluruhan akan bersifat manajemen produksi. Salah satu cirinya adalah pelaksanaan manajemen dengan fokus pada pendekatan teknis dan finansial. Namun, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984, di mana keberhasilan ini juga diuntungkan dengan adanya revolusi hijau,” ujar suami Tuti Mariam dan ayah dua anak, Ratri Kartikatingtyas dan Rahmad Amiluhurjati, ini. (Humas UGM).
Sumber : www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=2041
Ketua KPU Impikan Pemira Jujur, Adil, dan Bermartabat.
Pemilihan Umum Raya (Pemira) akan segera bergulir pada 27-28 Mei mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun dalam sebulan ini sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Persiapannya antara lain seputar penyelenggaraan kampanye lisan, surat suara, dan publikasi dari pesta demokrasinya mahasiswa ITS ini. Wildan Bagus Aditya sebagai Ketua KPU tidak henti-hentinya memperjuangkan Pemira agar berjalan sesuai jargon KPU, yakni Jujur, Adil, dan Bermartabat.
Kampus ITS, ITS Online – Setelah mencapai kesempatan bersama sembilan anggota KPU 2009 lainnya, terpilihlah Wildan Bagus Aditya sebagai Ketua KPU 2009. Mahasiswa berprestasi jurusan Sistem Informasi tahun 2009 ini mengungkapkan latar belakang dirinya menjabat sebagai Ketua KPU, berasal dari dorongan hati. “Dorongan hati ini berupa keinginan untuk menciptakan pemilu yang sukses dimana penuh kemartabatan,” tandas mahasiswa yang gemar membaca ini.
Bermartabat yang dimaksud Wildan sapaan akrab Alumni SMAN 3 Pamekasaan ini adalah tidak ada kecurangan dan black campaign pada Pemira kali ini. “Selain itu KPU berharap pada setiap kandidat Presiden BEM tahun ini memiliki jiwa siap kalah dan siap menang,” ungkap mahasiswa yang juga pernah menjadi penyiar di Radio Cop 104.0 FM dan Radio Jendela Kampus ITS 107.7 FM ini.
Anak pertama dari tiga bersaudara ini juga telah melakukan berbagai upaya aktratif dan inovatif demi suksesnya Pemira 2009. Wildan bersama anggota KPU lainnya juga memanfaatkan situs jejaring sosial yang sedang populer saat ini yakni Facebook. “Tujuan pemanfaatan situs pertemanan ini adalah untuk menghindari kekurangan informasi mengenai Pemira 2009 ini sehingga angka golput dapat berkurang,” pungkas mahasiswa angkatan 2006 ini.
Upaya KPU tahun ini juga tergolong unik dengan memberikan Pemira Award 2009 kepada beberapa kategori terbaik. Kategori tersebut menurut Wildan antara lain adalah Jurusan dengan rasio pemilih terbanyak, Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) terinovatif, dan Jurusan dengan surat suara sah terbanyak. “Berbagai upaya ini tidak lain adalah bentuk kerja keras dari teman-teman KPU, PPU, dan Panwaslu ITS tahun ini,” ujar Wildan yang juga Ketua Program Rektorial ITS di Eureka TV ini.
Adapun untuk target suara pemilih pada Pemira tahun ini, Wildan menargetkan menyentuh angka 40 persen suara mahasiswa ITS. “Empat puluh persen ini berarti kurang lebih delapan ribu lebih mahasiswa ITS menggunakan hak suaranya,” tutur Jurnalis Kolom HOT Gengsi Majalah Sistem Informasi ini. Wildan melanjutkan untuk tercapainya hal tersebut dibutuhkan kesadaran dari mahasiswa ITS untuk melakukan perubahan dengan tidak menjadi golongan putih (Golput).
Wildan mengajak seluruh mahasiswa ITS untuk menjadi pemilih yang cerdas, dan tidak lari dari kenyataan dengan menjadi golput. “Kalau anda (calon pemilih, Red) golput maka nantinya kalau Presiden terpilih melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan anda, maka anda tidak berhak bersuara,” tandas Wildan.
Mengingat target suara pemilih sah yang cukup besar yakni kurang lebih 40 persen suara. Maka KPU, PPU, dan Panwaslu juga tidak main-main untuk terus mengajak mahasiswa ITS meramaikan Pemira tahun ini. “Bahkan PPU melakukan pengumuman keliling sebelum kampanye lisan calon presiden BEM dengan mengunakan mikrophone sembari mengendari sepeda motor mengitari kampus ITS,” ungkap Wildan yang berniat kembali ke dunia jurnalistik setelah masa jabatannya usai. Hal ini tentunya bertujuan agar teman-teman mahasiswa hadir dan ikut mengetahui visi dan Misi serta mengenali calon Presiden BEM mereka.
Wildan mengakui selama menjadi Ketua KPU ITS, dirinya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. “Mulai dari pengalaman berkoordinasi antar teman-teman di ITS, dan pengalaman diteror juga,” ujar Wildan sambil tertawa. Tapi yang paling penting adalah pengalaman membina kerjasama antara anggota KPU dan jajaran pendukung Pemira lainnya demi suksesnya Pemira.
Terakhir Wildan berpesan pada mahasiswa ITS untuk berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara (TPS) di jurusannya masing-masing. “Manfaatkan hak suara teman-teman semua guna melakukan perubahan dan kemajuan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) ITS,” katanya. Sedangkan untuk para calon Presiden BEM ITS, Wildan berpesan siapa pun yang menjadi pemenang, tolong untuk saling mendukung dan bersinergi. (fn/bah)
Sumber : www.its.ac.id/berita.php?nomer=5696
Dr. Ir. B.S. Kusmuljono, MBA berhasil meraih gelar Doktornya di Institut Pertanian Bogor.
Rabu, 20 Mei 2009
Dr. Ir. B.S. Kusmuljono, MBA berhasil meraih gelar Doktornya di Institut Pertanian Bogor. Disertasinya mempersembahkan Model Hybrid Microfinancing. Dalam bukunya yang berjudul “Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha” yang diterbitka IPB Press, Dr. Kusmuljono berusaha menyatakn bahwa Model Hybrid Microfinancing yang realisasinya dalam bentuk skema KUR Mikro atau Linkage Bank LKM, dapat dijadikan acuan upaya penciptaan kesempatan kerja.
“Minat saya yang besar terhadap model pengembangan usaha mikro didorong oleh kenyataan bahwa negeri ini terdapat banyak orang yang berusaha mandiri dengan skala usaha mikro. Jumlah mereka mencapai sekitar 40 juta orang, yang apabila dihitung bersama anggota keluarganya maka mereka menghidupi lebih dari 150 juta orang,” ujar Dr. Kus, demikian ia biasa dipanggil, di hadapan peserta Lokakarya Nasional bertajuk “Upaya Penanggulangan Dampak Krisis Finansial Global Terhadap Sektor Pertanian dan Pedesaan” di IPB International Convention Center (15/5).
Model Hybrid Microfinancing didasari asumsi pokok bahwa pembiayaan usaha mikro yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan pekerjaan, khususnya di sector pertanian, memerlukan sinergi sumber dana, yaitu : anggaran pemerintah melalui APBN/APBD dan tabungan masyarakat (dana Pihak Ketiga) melalui mekanisme perbankan.
“Perkuatan modal dan efisiensi bisnis dari usaha mikro di sektor pangan dan pertanian dalam arti luas menjadi sangat penting dan diprioritaskan pada strategi pembangunan nasional. Kesemua itu bermuara pada pemantapan kebijakan publik yang sinergi dan terkoordinasi dengan efektif melalui lembaga pemberdayaan usaha mikro,” ujarnya.
Adapun kebijakan keuangan mikro, perlu dilakukan pemerintah. Pada kesempatan ini, Dr. Kus merekomendasikan kebijakan yang mensinergikan dana KUR Mikro yang bersumber dari Bank dengan dana Program Kementrian/Departemen dengan subsidi bunganya, menetapkan instansi yang mengurusi usaha mikro termasuk LKM-nya, dan mendorong terbentuknya Apex LKM seperti Apex BPR, dan Apex KSP. Selain itu, menurutnya pertanian yang berdaya saing seperti produk industri pangan yang siap jual menjadi landasan dari ketahanan ekonomi bangsa. Hal ini terkait dengan krisis keuangan glogal sejak 2008 lalu. Krisis global memberi banyak pelajaran dimana negara maju terutama Amerika Serikat sebagai negara pencetus krisis, dituntut kembali kepada basic ekonomi yaitu usaha mikro kecil (UMK) dan usaha pertanian. “Dari sisi pengembangan pasar, krisis ini juga mengajarkan kita untuk mendayagunakan pasar domestik dan tidak tergantung hanya kepada pasar glogal,” tambahnya. Saat ini, selain dipercaya sebagai anggota Majelis Wali Amanat IPB, Dr. Kus juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Chairman Center for Policy Reform Indonesia (CPR-Indonesia) serta menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia (Komnas PKMI).(zul)
Sunber : www.ipb.ac.id/id/?b=1109
Airlangga Hartarto Raih AAA 2009
JAKARTA (Suara Karya): Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto menerima Penghargaan Alumni Australia atau AAA (Australian Alumni Award) 2009 untuk bidang Kewirausahaan (Entrepreneursip). Dia dinilai berhasil mengembangkan perusahaan nasional dan mendorong iklim usaha yang lebih luas.