Pemberantasan Korupsi Butuh Kesadaran Masyarakat

Kasus pembunuhan yang menjerat Antashari Azhar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, mau tak mau memunculkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap citra KPK. Namun fungsional Pendidikan KPK, Adhi Setyotamtomo, dalam seminar Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Fakultas Hukum Unair, Rabu (20/5) menampik dugaan tersebut. Menurutnya, meski Antasari terjerat kasus, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap kinerja KPK. Adhi memastikan saat ini meski pimpinan KPK masih dalam proses penyidikan, namun ia berharap masyarakat menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Kinerja KPK memang terus berlanjut. Sebab permasalahan korupsi masih menjadi akar permasalahan bangsa yang sulit untuk dibersihkan secara tuntas. Tentu bukan hal yang mudah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memberantas korupsi ini tanpa peran serta dari masyarakat. Adhi Setyotamtomo, Fungsional Pendidikan KPK mengatakan pemberantasan korupsi sebenarnya sulit dilakukan jika tidak melibatkan tiga hal, salah satunya adalah kesadaran masyarakat. Menurut Adhi, ada beberapa langkah yang harus ditempuh agar korupsi bisa ditekan. Ia membaginya dalam tiga strategi yaitu strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. “Saya mengusulkan agar pendidikan anti korupsi dapat menjadi insersi dalam mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan kepada anak didik. Tidak perlu sampai dijadikan kurikulum, cukup sebagai insersi saja. Saya rasa waktu pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi selama 16 tahun cukup untuk memberikan pendidikan insersi anti korupsi ini,”jelas Adhi.

Selain itu ia juga berharap ada pusat studi korupsi di beberapa universitas. “Beberapa waktu terakhir program ini kurang terlalu diminati, namun saya harap Unair mudah-mudahan mampu menjadi pelopor pendiri pusat studi korupsi,”imbuhnya. Pendirian pusat studi korupsi ini diharapkan agar mampu memperkuat pendidikan anti korupsi dengan melakukan praktek antisipasi korupsi secara langsung.

Menjaga eksistensi pemberantasan korupsi sama susahnya dengan menjaga agar eksistensi KPK tetap bertahan meski dihadapkan dengan berbagai masalah, terutama setelah dinonaktifkannya ketua KPK.Adhi mengatakan, meski ketua KPK di nonaktifkan, pengambilan keputusan tetap dipegang oleh empat wakil ketua. Karena jumlahnya kini tak lagi ganjil, minus Antasari, otomatis pengambilan keputusan di KPK tidak bisa lagi menggunakan system voting. Sebab system voting hanya bisa dilakukan jika jumlah pengambil keputusannya berjumlah ganjil. Ini sebenarnya cukup menyulitkan sebab tidak boleh terjadi deadlock. Oleh karena itu KPK mengupayakan musyawarah mufakat tanpa voting, sebelum Ketua KPK dinyatakan bersalah dan kemudian dilakukan mekanisme penggantian.

Sumber :  warta.unair.ac.id/fokus/?id=1045