Diresmikan SBY, Pembangunan IKIP Semarang Capai Miliaran

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan gedung kampus pusat Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang. Pembangunan gedung dimulai sejak 2008 dan menelan dana lebih dari Rp 44 miliar.

Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden SBY, Selasa (9/6). Presiden didampingi oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan Rektor IKIP PGRI Semarang Dr Sulistyo MPd. Pada kesempatan ini Presiden SBY juga melakukan peninjauan laboratorium Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, serta ruang Pendidikan Pancasila.

Gedung kampus pusat IKIP yang berlantai tujuh tersebut berdiri di lahan seluas 2.170 meter persegi. Pembangunan gedung berluas total 8.858,60 meter persegi itu dimulai sejak 2008. Pembangunan menghabiskan dana Rp 44.250.951.460, termasuk harga tanah dan aset tak bergerak seperti peralatan belajar mengajar.

Sumber :  edukasi.kompas.com/read/xml/2009/06/09/14003769/Diresmikan.SBY..Pembangunan.IKIP.Semarang.Capai.Miliaran.

Hendrie Adji Kusworo: Pembangunan Pariwisata Jangan Hanya Berorientasi pada Target Ekonomi

Sampai saat ini, isu utama dalam pembangunan pariwisata Indonesia masih berkutat pada perumusan kebijakan untuk menjadi tuan rumah yang baik dan bukan menjadi wisatawan yang baik. Dengan kata lain, bangsa ini masih menggunakan paradigma pembangunan pariwisata konvensional yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan cenderung menempatkan masyarakat hanya sebagai bagian dari proses penyediaan produk pariwisata. Padahal, masyarakat merupakan pihak yang semestinya difasilitasi untuk memperoleh pengalaman berwisata.

“Sesungguhnya, masyarakat juga berhak untuk mendapatkan fasilitas serta layanan berwisata untuk memperoleh pengalaman berwisata,” tutur Drs. Hendrie Adji Kusworo, M.Sc., Kamis (28/5), di Gedung Masri Singarimbun, Magister Studi Kebijakan UGM.

Pola pikir dan aktivitas pembangunan pariwisata Indonesia hanya memberikan perhatian pada target ekonomistik. Kesejahteraan dipandang akan secara otomatis tercipta apabila target tersebut tercapai. “Selama ini, pariwisata selalu dipandang sebagai cara untuk memperoleh pemasukan, sementara kesejahteraan dinomorduakan. Semuanya diukur dengan uang dan kesejahteraan dianggap belum begitu penting. Semestinya pariwisata ditempatkan sebagai fenomena kemanusiaan, bukan hanya target ekonomi semata,” tandas Hendrie.

Dalam seminar bertajuk “Pariwisata untuk Kesejahteraan” Hendri mengatakan bahwa pembangunan pariwisata yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan nonekonomi dalam paradigma manusia-pasar-pariwisata merupakan agenda strategis pembangunan pariwisata nasional di masa mendatang. Agenda-agenda nonekonomi seharusnya mendapatkan perhatian serius di dalam pengembangan pariwisata nasional. Dengan begitu, aspek nonekonomi justru akan ikut meningkatkan nilai ekonomi dan sebaliknya. Peran masyarakat tidak lagi dilihat sebagai bagian dari operasi kekuasaan pencapaian target perolehan devisa, tetapi merupakan keharusan dalam mekanisme yang didasarkan pada prinsip-prinsip partnership, kolaborasi, dan demokrasi untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang diperluas.

“Bagaimanapun, tujuan penyelenggaraan pariwisata nasional adalah kesejahteraan masyarakat, maka memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pengalaman berwisata juga merupakan sebuah kebutuhan,” kata staf pengajar Jurusan Sosiatri Fisipol UGM ini.

Disampaikan Hendrie, selama ini orientasi utama pembangunan pariwisata adalah pengumpulan devisa karena pada umumnya pariwisata dipahami sebagai paspor pembangunan. Namun, kini orientasi baru pembangunan pariwisata adalah kesejahteraan dalam konteks pembangunan masyarakat. Pada level ini mengintegrasikan aspek ekonomi dan non-ekonomi, menyusun indeks komposit yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata secara komperehesif, dan merumuskan strategi serta implementasi program solutif merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda lagi. (Humas UGM/Ika)

Sumber : www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=2058

Pengukuhan Prof. Sigit Supadmo: Memotong Garis Kemiskinan melalui Pembangunan Irigasi

Sebagaimana negara yang baru merdeka, Indonesia dihadapkan pada banyak persoalan, terutama keamanan dan stabilitas politik, kemiskinan dan kekurangan pangan, serta kehancuran ekonomi. Keadaan tersebut ternyata juga berpengaruh terhadap pembangunan dan pengelolaan irigasi di Indonesia.

Sejak tahun 1945 sampai dengan masa Orde Baru, hanya sedikit sistem irigasi yang dibangun. Sistem irigasi yang dibangun sejak zaman penjajahan Belanda pun banyak yang terlantar begitu saja. Akibat lebih jauhnya, Indonesia masih tetap menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia.

“Dengan mengacu fenomena-fenomena empiris yang muncul, maka pemerintah Orde Baru memfokuskan pembangunan sektor sumber daya air terutama pembangunan irigasi. Adapun maksud tujuan pembangunan ini adalah untuk memotong garis kemiskinan melalui peningkatan produksi pertanian,” kata Prof. Ir. Sigit Supadmo Arif, M.Eng., Ph.D. di Balai Senat UGM, Senin (25/5), saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Di hadapan Sidang Majelis Guru Besar (MGB) UGM, pria kelahiran Semarang, 16 Mei 1952, ini menyampaikan pidato berjudul “Mengembalikan Irigasi untuk Kepentingan Rakyat”.

Dikatakannya bahwa untuk untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Orde Baru menempuh tiga strategi, yakni pembangunan infrastruktur, pemberian insentif pada petani, dan pengembangan institusi, termasuk penyusunan hukum perundangan dan organisasi pengelolaannya. Selain itu, sebagai bagian dari pengembangan institusi, pada tahun 1974 telah diterbitkan Undang-Undang tentang Pengairan sebagai pengganti aturan kolonial AWR 1936 dan menyusul kemudian penetapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Irigasi di tahun 1982.

“Kebenaran pelaksanaan strategi pembangunan tersebut dapat dilihat dari kecepatan pembangunan lahan beririgasi di Indonesia, sampai dengan tahun 1990 telah tercetak lebih dari 4,0 juta ha, yang hampir separuhnya terletak di Pulau Jawa,” katanya.

Meskipun pembangunan irigasi dilakukan berbasis pembangunan infrastruktur, secara normatif masalah pembinaan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, pada 1969 diterbitkan Instruksi Presiden tentang Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan disusul dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan P3A. Dengan demikian, secara legal berakhirlah peran ulu-ulu sebagai pengelola irigasi di aras tersier, juga ulu-ulu golongan tanam, dan digantikan oleh suatu organisasi petani.

Menurut Sigit Supadmo, hampiran yang dipakai dalam pengelolaan irigasi masa Orde Baru ini disebut sebagai manajemen produksi dengan mengedepankan monosentrisitas dan menjadikan pemerintah sebagai pelaksana manajemen irigasi di semua aras dan menentukan tujuan manajemen.

“Dengan demikian, manajemen irigasi secara keseluruhan akan bersifat manajemen produksi. Salah satu cirinya adalah pelaksanaan manajemen dengan fokus pada pendekatan teknis dan finansial. Namun, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984, di mana keberhasilan ini juga diuntungkan dengan adanya revolusi hijau,” ujar suami Tuti Mariam dan ayah dua anak, Ratri Kartikatingtyas dan Rahmad Amiluhurjati, ini. (Humas UGM).

Sumber :   www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=2041