Hendrie Adji Kusworo: Pembangunan Pariwisata Jangan Hanya Berorientasi pada Target Ekonomi

Sampai saat ini, isu utama dalam pembangunan pariwisata Indonesia masih berkutat pada perumusan kebijakan untuk menjadi tuan rumah yang baik dan bukan menjadi wisatawan yang baik. Dengan kata lain, bangsa ini masih menggunakan paradigma pembangunan pariwisata konvensional yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan cenderung menempatkan masyarakat hanya sebagai bagian dari proses penyediaan produk pariwisata. Padahal, masyarakat merupakan pihak yang semestinya difasilitasi untuk memperoleh pengalaman berwisata.

“Sesungguhnya, masyarakat juga berhak untuk mendapatkan fasilitas serta layanan berwisata untuk memperoleh pengalaman berwisata,” tutur Drs. Hendrie Adji Kusworo, M.Sc., Kamis (28/5), di Gedung Masri Singarimbun, Magister Studi Kebijakan UGM.

Pola pikir dan aktivitas pembangunan pariwisata Indonesia hanya memberikan perhatian pada target ekonomistik. Kesejahteraan dipandang akan secara otomatis tercipta apabila target tersebut tercapai. “Selama ini, pariwisata selalu dipandang sebagai cara untuk memperoleh pemasukan, sementara kesejahteraan dinomorduakan. Semuanya diukur dengan uang dan kesejahteraan dianggap belum begitu penting. Semestinya pariwisata ditempatkan sebagai fenomena kemanusiaan, bukan hanya target ekonomi semata,” tandas Hendrie.

Dalam seminar bertajuk “Pariwisata untuk Kesejahteraan” Hendri mengatakan bahwa pembangunan pariwisata yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan nonekonomi dalam paradigma manusia-pasar-pariwisata merupakan agenda strategis pembangunan pariwisata nasional di masa mendatang. Agenda-agenda nonekonomi seharusnya mendapatkan perhatian serius di dalam pengembangan pariwisata nasional. Dengan begitu, aspek nonekonomi justru akan ikut meningkatkan nilai ekonomi dan sebaliknya. Peran masyarakat tidak lagi dilihat sebagai bagian dari operasi kekuasaan pencapaian target perolehan devisa, tetapi merupakan keharusan dalam mekanisme yang didasarkan pada prinsip-prinsip partnership, kolaborasi, dan demokrasi untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang diperluas.

“Bagaimanapun, tujuan penyelenggaraan pariwisata nasional adalah kesejahteraan masyarakat, maka memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pengalaman berwisata juga merupakan sebuah kebutuhan,” kata staf pengajar Jurusan Sosiatri Fisipol UGM ini.

Disampaikan Hendrie, selama ini orientasi utama pembangunan pariwisata adalah pengumpulan devisa karena pada umumnya pariwisata dipahami sebagai paspor pembangunan. Namun, kini orientasi baru pembangunan pariwisata adalah kesejahteraan dalam konteks pembangunan masyarakat. Pada level ini mengintegrasikan aspek ekonomi dan non-ekonomi, menyusun indeks komposit yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata secara komperehesif, dan merumuskan strategi serta implementasi program solutif merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda lagi. (Humas UGM/Ika)

Sumber : www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=2058