Aidil Chandra Salim: RI Bantu Tingkatkan Kapasitas SDM Negara Palestina

Direktur Timur Tengah Departemen Luar Negeri (Deplu) RI, Drs. Aidil Chandra Salim, M.Com., mengatakan Pemerintah RI akan terus berupaya membantu meningkatkan kapasitas SDM Palestina. Hal itu dilakukan dalam rangka mengupayakan pembentukan negara merdeka, berdaulat, dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

“Sedari awal, Pemerintah RI mendukung negara Palestina. Selain melalui pernyataan dukungan pernyataan secara resmi, tapi juga melalui dukungan yang komplit dengan capacity building,” kata Aidil dalam studium general Seminar Internasional “Perkembangan Aktual Politik Timur Tengah”, Senin (8/6) di Sekolah Pascasarjana UGM.

Disebutkan bahwa dukungan politik sebelumnya telah diberikan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kepada Israel. Meski demikian, ia meyakini tetap sangat sulit untuk menempuh jalur damai dalam hubungan Israel dan Palestina.

“Meski nantinya pemerintah baru Israel di bawah Benjamin Netanyahu memiliki keinginan untuk menempuh jalur damai, namun tetap mendapat penolakan keras dari politik dalam negeri Israel sendiri,” jelasnya.

Aidil juga tidak yakin negara Mesir yang diharapakan Obama untuk menjadi penengah perdamaian di kawasan Timur Tengah mampu menjadi penghubung dua negara yang bertikai di kawasan Arab.

Pemerintah RI, tambahnya, akan terus mendorong proses dialog dengan melibatkan semua pihak. Meskipun perundingan merupakan langkah penting untuk menuju proses damai, imbuh Aidil, dirinya tetap menyarankan agar bangsa Palestina dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dukungan internasional, baik dari dunia Arab, dunia Islam, maupun dunia ketiga, dalam perjuangan bersenjata dan diplomasi untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaannya.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes RI untuk Suriah, Muzammil Basyuni, menjelaskan bahwa Suriah dan negara-negara Arab pada umumnya tidak akan mengubah sikap dalam memaknai perdamaian dan dalam berhadapan dengan Israel. Suriah juga tidak akan menolerir realitas sebuah negara yang dibentuk atas dasar penjajajan dan terjadinya pembunuhan penduduk asli Palestina yang masih terus berlanjut hingga saat ini.

“Suriah berpendapat jika Israel tidak mengubah sikap, persepsi, dan pola pikir serta kebijakan terhadap negara-negara di kawasan ini, maka akan sulit untuk mewujudkan penyelesaian politik dan mewujudkan perdamaian dan akan dapat menimbulkan permasalahan baru yang lebih pelik dan berisiko,” jelasnya.

Sumber :  www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=2089

Dr. Ir. B.S. Kusmuljono, MBA berhasil meraih gelar Doktornya di Institut Pertanian Bogor.

Rabu, 20 Mei 2009

Dr. Ir. B.S. Kusmuljono, MBA berhasil meraih gelar Doktornya di Institut Pertanian Bogor. Disertasinya mempersembahkan Model Hybrid Microfinancing. Dalam bukunya yang berjudul “Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha” yang diterbitka IPB Press, Dr. Kusmuljono berusaha menyatakn bahwa Model Hybrid Microfinancing yang realisasinya dalam bentuk skema KUR Mikro atau Linkage Bank LKM, dapat dijadikan acuan upaya penciptaan kesempatan kerja.

“Minat saya yang besar terhadap model pengembangan usaha mikro didorong oleh kenyataan bahwa negeri ini terdapat banyak orang yang berusaha mandiri dengan skala usaha mikro. Jumlah mereka mencapai sekitar 40 juta orang, yang apabila dihitung bersama anggota keluarganya maka mereka menghidupi lebih dari 150 juta orang,” ujar Dr. Kus, demikian ia biasa dipanggil, di hadapan peserta Lokakarya Nasional bertajuk “Upaya Penanggulangan Dampak Krisis Finansial Global Terhadap Sektor Pertanian dan Pedesaan” di IPB International Convention Center (15/5).

Model Hybrid Microfinancing didasari asumsi pokok bahwa pembiayaan usaha mikro yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan pekerjaan, khususnya di sector pertanian, memerlukan sinergi sumber dana, yaitu : anggaran pemerintah melalui APBN/APBD dan tabungan masyarakat (dana Pihak Ketiga) melalui mekanisme perbankan.

“Perkuatan modal dan efisiensi bisnis dari usaha mikro di sektor pangan dan pertanian dalam arti luas menjadi sangat penting dan diprioritaskan pada strategi pembangunan nasional. Kesemua itu bermuara pada pemantapan kebijakan publik yang sinergi dan terkoordinasi dengan efektif melalui lembaga pemberdayaan usaha mikro,” ujarnya.

Adapun kebijakan keuangan mikro, perlu dilakukan pemerintah. Pada kesempatan ini, Dr. Kus merekomendasikan kebijakan yang mensinergikan dana KUR Mikro yang bersumber dari Bank dengan dana Program Kementrian/Departemen dengan subsidi bunganya, menetapkan instansi yang mengurusi usaha mikro termasuk LKM-nya, dan mendorong terbentuknya Apex LKM seperti Apex BPR, dan Apex KSP. Selain itu, menurutnya pertanian yang berdaya saing seperti produk industri pangan yang siap jual menjadi landasan dari ketahanan ekonomi bangsa. Hal ini terkait dengan krisis keuangan glogal sejak 2008 lalu. Krisis global memberi banyak pelajaran dimana negara maju terutama Amerika Serikat sebagai negara pencetus krisis, dituntut kembali kepada basic ekonomi yaitu usaha mikro kecil (UMK) dan usaha pertanian. “Dari sisi pengembangan pasar, krisis ini juga mengajarkan kita untuk mendayagunakan pasar domestik dan tidak tergantung hanya kepada pasar glogal,” tambahnya. Saat ini, selain dipercaya sebagai anggota Majelis Wali Amanat IPB, Dr. Kus juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Chairman Center for Policy Reform Indonesia (CPR-Indonesia) serta menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia (Komnas PKMI).(zul)

Sunber :  www.ipb.ac.id/id/?b=1109

Pejuang Ideologi dan Inspirator dari Kauman

Hanya dengan bersekolah dasar tiga tahun, ia mampu menjadi ulama besar dan tokoh cikal bakal dasar Negara Pancasila.

“Tuan tentu beragama seperti saya, meski kita berlainan agama. Tuan tentu tidak ingin melanggar ajaran agam tuan, seperti halnya kami orang islam yang tidak mau melanggar ajaran agama kami” ujar seorang lelaki kepada seorang kepala intelijen Jepang Kolonel Tsuda.

Kolonel Tsuda tidak mampu menjawab pertanyaan dari lelaki tersebut.  Ia adalah Ki Bagus Hadikusumo yang saat itu menjadi pemimpin bagi Muhammadiyah. Dialah orang yang menolak Seikirei (pengkhidmatan kepada Kaisar Tenno Heika dengan cara membungkuk menghadap matahari terbit), karena baginya hal itu adalah perbuatan syirik (menyembah selain kepada Allah SWT).

Ki Bagus Hadikusomo lahir di kampong Kauman Yogyakarta dengan nama R. Hidayat pada 11 Rabi’ul Awal 1038 Hijriyah atau 24 November 1890. Ia adalah putra ketiga dari lima bersaudara R. Kaji Lurah Hasyim, seorang abdi dalem putihan (pejabat) agama Islam di Kraton Yogyakarta.

Setelah tamat dari Sekolah Ongko Loro (tiga tahun tingkat sekolah dasar), Ki Bagus belajar di pondok pesantren tradisional Wonokromo Yogyakarta, dari situlah dia belajar banyak tentang kitab-kitab fiqh dan tasawuf. Berkat kerajinan dan ketekunan belajar kitab-kitab terkenal, menjadikan ia seorang yang alim, mubaligh, dan pemimpin umat. Ia pun yang berhasil merumuskan pikiran-pikiran pemimpin sebelumnya (KH. Ahmad Dahlan) dalam mengarahkan gerak langkah Muhammadiyah dan menjadikannya pokok pikiran dari Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.

Bagi Ki Agus, pelembagaan Islam menjadi sangat penting untuk ideologi, politis, dan juga intelektual. Itu pula yang ia upayakan dalam memperkokoh eksistensi hukum Islam di Indonesia, saat ia terlibat menjadi kepanitiaan yang bertugas memperbaiki peradilan agama. Namun pemerintah membatalkannya. Kekecewaannya ia ungkapkan saat menyampaikan pidato di depan sidang BPUPKI.

Meski banyak pertentangan, perjuangan ideologi beliau tetap membuahkan hasil. Sila pertama Pancasia yang hingga kini kita warisi merupakan karya megah tokoh Muhammadiyah yang satu ini.

Ki Bagus wafat saat usia 64 tahun. Pemerintah Indonesia member gelar Pahlawan Perintis Kemerdekaan Nasional Indoesia.